November 9, 2016

Alasan Presiden Tidak Menemui Peserta Aksi 4 November

alasan-presiden-tidak-menemui-peserta-aksi-4-november
sumber : presidenri[dot]go[dot]id

Satu hal yang menjadi sorotan utama dari aksi 4 November lalu adalah ketidakhadiran presiden. Banyak orang bertanya. Banyak juga yang kemudian merasa kecewa dan marah karena ketidakhadiran presiden tersebut.

Diketahui dari akun media sosial resmi presiden bahwa di saat yang bersamaan dengan jalannya aksi, presiden meninjau perkembangan proyek pembangunan kereta bandara Soekarno-Hatta. Padahal salah satu tujuan peserta aksi adalah menemui presiden untuk menyampaikan langsung 'suaranya' tapi tujuan tersebut tidak bisa tercapai karena presiden baru kembali ke istana tengah malam, jauh setelah peserta aksi membubarkan diri. Ini lah yang kemudian memicu kekecewaan dan kemarahan banyak orang karena terkesan presiden tidak peduli. Presiden terkesan enggan menemui peserta aksi dan memilih untuk tetap bekerja sesuai agendanya.

Awalnya saya juga bertanya dan merasa heran. Tidak biasanya presiden seperti itu. Malah saya melihatnya tidak seperti sosok presiden yang selama ini dikenal mendekat ke rakyatnya. Biasanya, apapun itu, presiden pasti langsung merespon. Lebih khusus terhadap kasus gubernur Basuki, presiden seolah diam sehingga banyak spekulasi muncul.

Tapi setelah saya mencari tahu dan mempelajari, akhirnya saya paham. Memang ada alasan logis kenapa presiden tidak menemui langsung mereka yang melakukan aksi 4 November lalu. Ini sekaligus menjawab kenapa presiden seolah diam terhadap kasus gubernur Basuki.

Bukannya presiden tidak mau tapi tidak bisa. Lebih khusus lagi terhadap kasus gubernur Basuki, presiden tidak bisa ikut campur. Jangankan ikut campur, mengucap kata perintah saja tidak bisa. Bukannya presiden berpihak tapi tidak bisa.

Iya, tidak bisa.

Kenapa?

Sebelum kamu beropini, coba cari, baca dan pahami dulu tentang hukum tata negara Indonesia. Tentang Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial dengan trias politika (legislatif, eksekutif, yudikatif). Tentang posisi Presiden yang memegang kekuasaan eksekutif dan batas wilayah kekuasaannya.

Mari saya bantu sedikit,

HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang negara, termasuk di dalamnya adalah sistem pemerintahan. Indonesia sebagai negara republik menganut sistem pemerintahan presidensial.

SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL

Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan di mana kepala negara dan kepala pemerintahan secara bersamaan dijabat oleh presiden yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum (pemilu).

Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan hanya karena rendahnya dukungan politik. Walau begitu, bukan berarti Presiden tidak bisa dikontrol. Masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden yaitu apabila presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan atau terlibat masalah kriminal maka posisi presiden dapat dijatuhkan.

TRIAS POLITIKA

Trias politika adalah sebuah konsep pemisahan kekuasaan pemerintahan negara menjadi tiga kekuasaan yang memiliki kedudukan sejajar yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh satu orang atau kelompok.

Masing-masing kekuasaan memiliki fungsi, tugas, hak dan kewajibannya sendiri yang tentunya saling berhubungan. Saya tidak akan menjelaskan satu per satu fungsi, tugas, hak dan kewajiban masing-masing lembaga secara detail dalam blogpost ini tapi saya akan menjelaskan garis besarnya saja.

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Di dalam negara demokrasi seperti Indonesia, undang-undang yang dibuat harus berdasarkan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh presiden, wakil presiden dan menteri-menteri. 

Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang serta mengadili dan memberi sanksi atas setiap pelanggaran terhadapnya. Dengan kata lain, kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan kehakiman. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.  

Nah, kasus gubernur Basuki masuk ke wilayah yudikatif, bukan eksekutif. Artinya, presiden tidak bisa ikut campur karena memang bukan wilayahnya. Kalau presiden ikut campur itu artinya presiden melanggar konstitusi. Tidak bisa juga kita mendesak presiden untuk bertindak dalam kasus gubernur Basuki karena itu sama saja dengan kita mendesak presiden untuk melanggar konstitusi.

Alhamdulillah presiden kita itu tidak hanya sekedar tahu hukum tapi juga sangat paham hukum. Saya yakin, presiden pasti mau menemui mereka yang melakukan aksi tapi presiden sangat paham bahwa presiden tidak boleh salah langkah sedikit pun.

"Bisa saja kan presiden sekedar menunjukkan diri atau menerima perwakilan peserta aksi damai dalam istana?"

Tidak semudah itu, Kawan.

Seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa presiden tidak boleh salah langkah sedikit pun. Lebih dari itu, kalau terjadi apa-apa dengan presiden, bukan sekedar bapak Joko Widodo yang kenapa-kenapa tapi juga negara yang kenapa-kenapa.

Presiden itu bukan sekedar jabatan tapi juga simbol negara. Ini yang orang sering lupa.

Kalau terjadi apa-apa dengan presiden, dengan mudahnya kepercayaan internasional akan runtuh. Logikanya, bagaimana internasional mau percaya dengan Indonesia kalau presidennya saja tidak bisa dilindungi? Kalau kepercayaan internasional runtuh, sendi-sendiri kehidupan kita pun juga akan runtuh. Paling mudah saja, sendi ekonomi.

Ini sekaligus memicu keprihatinan saya. Seperti yang saya katakan di awal bahwa banyak orang kemudian merasa kecewa dan marah dengan ketidakhadiran presiden. Saking kecewa dan marahnya sampai mengatai, menghina, menghujat presiden. Di era kebebasan informasi dan era digital seperti sekarang ini, begitu ringannya orang mengatai, menghina atau menghujat presiden. Kawan, suka atau tidak suka dengan orang yang menduduki posisi presiden, kita sebagai warga negara harus menghormati.

"Aksi 4 November tidak ada hubungannya dengan politik."

Memang tidak ada dan saya percaya itu. Tapi aksi 4 November kemarin sangat memungkinkan untuk disusupi oleh provokasi-provokasi politik.

Hal ini bisa kita lihat dengan sangat jelas. Usaha-usaha provokasi bermunculan ketika aksi dijalankan. Alhamdulillah usaha-usaha provokasi ini berkali-kali berhasil ditahan justru oleh peserta aksi sehingga aksi bisa berjalan dengan damai, tertib dan bersih. Tapi kemudian di penghujung batas waktu, tiba-tiba saja terjadi kerusuhan. Mereka yang rusuh tampak jelas berbeda dari mereka yang melakukan aksi damai. Kan aneh... 

alasan-presiden-tidak-menemui-peserta-aksi-4-november
sumber : instagram [at]jokowi

Kawan, emosi itu manusiawi tapi berhenti lah berkutat dengan emosi dan mulai lah berpikir dengan cerdas karena sesungguhnya, secara tidak kasat mata, ada masalah besar yang saat ini sedang kita hadapi dan patut kita waspadai.

Baca juga : Berbuat Baik

Pikiran, analisa dan keyakinan saya bisa saja salah tapi, setidaknya, tahan emosi dan jangan mudah terprovokasi ;)

30 comments:

  1. aku sempet baca, kenapa presiden malah berkeliaran di bandara. karena kalo sampai terjadi apa2, untuk menyelamatkan simbol negara ini jadi lebih mudah

    ReplyDelete
    Replies
    1. (((berkeliaran)))

      Iya, Kak, makanya paspampres juga ngga kasih presiden ke istana sebelum semua clear :)

      Delete
    2. Maaf dini aku ga tahan komenin si om cum ini, ()((berkeliaran)))) dan akupun ngakak setelah baca serius manggut2 tulisanmu, hahahahaha.

      Delete
    3. Ya kaaann... Sudah serius, eeh dia kocak x)

      Delete
  2. Mau dikasih teori gimana juga kalau udah marah...kebenaran nampak hanya sebagai cacian bwakkaka.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tapi kebenaran tetap harus disampaikan kan, hehe ;)

      Delete
  3. Tulisan yang lengkap mba. Tak mudah memang jadi presiden :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ngga jadi presiden aja ngga mudah ya, Mbak.

      Delete
  4. Presiden kan punya aturan ketatanegaraan. salah sedikit ngikutin ego (awalnya kan beliau mau solat Jumat bareng di Istiqlal) bisa jadi masalah besar. Buat apa ada pampres dan protokoler kallau beliau bisa semaunya sendiri sana-sini :)

    Pak Johan Budi bilang Presiden juga Hari Jumat itu kan kerja, ya kewajiban pekerjaannya yang didahulukan :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ngga banyak yg tau (atau bisa jadi ngga mau tau, hee) kalau presiden justru berniat shalat Jumat bareng.

      Delete
  5. Aku gak ngikutin siaran tv-nya taunya dari temen temen Fb kalau presidennya ga turun, semoga ke depannya lebih baik ya mb

    ReplyDelete
  6. Sayangnya, mereka yang sampai sekarang uratnya masih kenceng dan ngotot di media sosial nggak paham ini semua. Kalau sudah dibutakan amarah, apapun alasan yang dikasih nggak diterima ya.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Makanya tahan emosi supaya bisa berpikir jernih ya

      Delete
  7. Bingung mau komen apa, yg penting kolom komennya usah keisi ya mba, hihi

    ReplyDelete
  8. ngomongin politik n pemerintahan emang bikin lelah..:) yaitu jgn mudah terprovokasi dg berita yg beredar..

    ReplyDelete
  9. Sepakat
    Tapi rakyat Indonesia terlanjur kena virus syakwasangka

    ReplyDelete
  10. Ulasan yang gampang dimengerti...Iya sih ya, banyak yang sembarang omong waktu itu kenapa presiden nggak keluar..duuuh pahamin dulu lah ada aturan main kok ya...

    ReplyDelete
  11. Aduh, sampe juga di tulisan soal politik. Aku memilih diam aja lah mba. Dan berdoa utk NKRI harga mati

    ReplyDelete
  12. Mba dinii selalu suka sama tulisanmu. Bener juga, saya cuma bisa manggut manggut.
    Kemarin aku baca berita katanya presiden nggak balik ke istana ya karena kondisinya macet, dan gaada jalan kesana.

    Aku jg ga bayangin sih apakabar presiden kalau harus jalan melewati gerombolan gerombolan manusia yang sedang unjuk rasa itu, ada yang mungkin damai, tapi siapa yang tau juga kalau di dalamnya ada yang suka provokasi?
    Terbukti semakin malam unjuk rasa semakin anarkis.

    Hmm ternyata ga cuma sekedar itu aja.

    Trus aku skrg juga prihatin sama hina hina an presiden itu, makin makin gampang aja.
    Apalagi sekarang lagi hits hinaan untuk presiden AS.
    Bwhii..

    ReplyDelete
    Replies
    1. Alhamdulillah kalau tulisan saya disukai, semoga jadi manfaat ya Mbak :)

      Delete
  13. Aaaakkk pengen banget rasanya share tulisan ini ke salah satu grup yang panas banget soal beginian kamren, biar rada kebuka dikit gitu ke pandangan lain, tapi udah kelanjur left grup wkwkwk :(((

    Btw, kunjungan perdana nih Mba, yang dibaca langsung bahasan berat :p

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hehe, pas ketemu yg berat ya, Mbak. Kalau gitu, besok-besok berkunjung lagi ^^

      Delete
  14. Mohon maaf aku enggak sepakat. Tetap dia sebagai simbol negara untuk berhak mendinginkan suasana.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mungkin yg Mbak maksud adalah kewajiban ya bukan hak :)

      Delete
  15. setuju dengan tulisan ini, mudah-mudahan masyarakat Indonesia bisa lebih jernih cara berfikirnya

    ReplyDelete
  16. Tdk semua memahami hukum yudikatif & legislatif ataupun eksekutif..hanya berharap ke depannya negeri ini menjadi lebih baik

    ReplyDelete